KPK Geledah Kemendiknas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung B Kantor Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Selasa (2/8). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi di kementerian tersebut. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, penggeledahan sudah dilakukan sejak pagi di sebagian fasilitas kantor yang ada di Inspektorat Jenderal Kemdiknas.
Menurut Nuh, KPK ingin mendapatkan bukti-bukti utuh dan lengkap. Hal itu terkait ditetapkannya mantan Inspektorat Jenderal Kemdiknas Muhammad Sofyan sebagai tersangka. Nuh menyatakan, Kemendiknas sangat kooperatif dan siap membantu penegak hukum untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. “Saya sudah menugaskan Irjen yang baru untuk mendampingi dan memberikan fasilitas yang diperlukan KPK,” katanya, Selasa (2/8). Muhammad Sofyan, kata Nuh, pensiun dua tahun lalu, namun sebelumnya dia cuti lebih dulu karena maju sebagai calon wakil bupati di Sulawesi Selatan.Kasusnya seperti apa, Nuh menyarankan agar menanyakan langsung ke KPK. “Intinva kami sangat terbuka dan ingin bekerja sama. Data apa saja silakan. Saya nggak berani masuk karena takut mengganggu pemeriksaan, ” tuturnya. Ditanva apakah penggeledahan juga terkait kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nuh mengaku tidak tahu dan tak ambil pusing. “Semua kok sibuk dengan Nazaruddin. Saya itu prinsipnya tidak melihat itu si A atau si B, saya tidak mau menyebut nama,” ungkap Nuh.

Ia menegaskan, supaya institusinya tidak kecolongan lagi, ia menerapkan pemberian sanksi dan tindakan tegas kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. “Mulai dari penurunan pangkat, pelepasan jabatan. Kalau itu masuk wilayah korupsi, harus diselesaikan secara hukum pidana, ” tegasnya. Dalam kasus Muhammad Sofyan, KPK menduga dia melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Kemdiknas tahun anggaran 2009. KPK menyatakan, berdasarkan hasil penyeiidikan, Sofyan diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran di irjen Kemendiknas tahun anggaran 2009.

Modusnya dengan cara melakukan pengeluaran anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan APBN dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tidak efektif Dari Makassar di laporkan, pengeloiaan anggaran pendidikan dari APBD 2011 untuk belanja langsung sekitar Rp 210 miliar plus tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dinilai tidak efektif. Itu karena 129 sekolah negeri di kota ini mengalami kerusakan parah. Anggota DPRD Makassar, Muhammad Iqbal, mengatakan pengelolaan anggaran perbaikan sekolah seharusnya dikonsultasikan kepada dewan. Ini harus menjadi perhatian dengan skala prioritas.

Jangan sampai ada sekolah yang dibantu untuk pembangunan, namun tidak disalurkan dengan baik seperti pengadaan perpustakaan,” tuturnya, Senin (1/8), seperti dikutip Antara. Selain dari APBD, kata Iqbal, pengelolaan DAK seharusnya melibatkan DPRD sehingga akan mudah mendeteksi sekolah mana yang layak mendapat bantuan.

Sumber: Republikas, 3 Agustus 2011 dan http://www.kpk.go.id/


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s